Wednesday, Oct 22nd

Last update:01:43:33 AM GMT

You are here: Warta Warta GKKI Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga GKKI

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga GKKI

E-mail Print PDF

 

ANGGARAN DASAR

GKKI

(GEREJA KRISTEN KUDUS INDONESIA)

 

MUKADIMAH

1. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terangNya yang ajaib untuk hidup di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup.

2. Gereja adalah tubuh Kristus, terdiri dari segala suku dan bangsa, tersebar di seluruh muka bumi dan dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia.

3. Gereja adalah rumah Allah yang hidup, didiami oleh Roh Kudus, dibangun dari batu-batu yang hidup, yaitu orang-orang yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus dan Firman Allah.

4. Gereja adalah organisasi Ilahi yang hidup dan berkembang terus menerus dalam suatu organisasi yang berdasarkan Alkitab.

5. Gereja dipimpin Roh Kudus dan Firman Allah dalam kemenangan sampai pada akhir zaman dan akan masuk ke dalam kemuliaan Allah sampai selama-lamanya.

6. Gereja adalah milik Tuhan Yesus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati.

7. Gereja adalah mempelai Yesus Kristus di dunia yang belum sempurna dan akan disempurnakan ketika Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali.

TATA GEREJA

1. WUJUD GEREJA

GKKI terdiri dari jemaat-jemaat lokal GKKI di seluruh Indonesia serta di luar negeri dan merupakan bagian dari tubuh Kristus yang Esa, Kudus dan Am.

 

2. SUMBER KEHIDUPAN GEREJA

Sumber kehidupan GKKI adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang dinyatakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang telah dirumuskan dalam Doktrin GKKI.

 

3. ASAS GKKI

Asas GKKI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah Pancasila dan UUD 1945 dan Alkitab.

 

4. TUGAS GKKI

Adapun tugas GKKI ialah memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada setiap suku dan bangsa dan menjadikan orang percaya menjadi murid Tuhan, serta melayani Tuhan dan sesama manusia sesuai dengan Firman Tuhan.

 

5. JEMAAT GEREJA LOKAL

Jemaat gereja lokal adalah persekutuan orang percaya yang telah bertobat, telah menerima baptisan selam, dan digembalakan oleh pejabat GKKI.

 

6. PEJABAT GEREJA

Untuk menunaikan tugasnya :

- BPH GKKI melantik Pendeta (PDT);

- Majelis Daerah GKKI melantik Pendeta Muda (PDM) dan Pendeta Pembantu (PDP);

- Gembala Sidang gereja lokal setempat melantik Diaken, Pengerja dan Evangelis.

7. PEMIMPIN GEREJA

a. Pemimpin tertinggi GKKI disebut Sinode, yaitu hasil persidangan dari semua Pendeta GKKI

b. Dalam menjalankan tugas ke dalam maupun keluar, Badan Pekerja Lengkap (BPL), diwakili oleh Badan Pekerja Harian (BPH)

c. Badan Pembina Rohani (BPR) adalah Pembina Rohani BPL

d. Majelis Daerah (MD) yaitu hasil persidangan dari semua Pejabat GKKI di daerah yang bersangkutan.

 

8. DEPARTEMEN, KOMISI AD HOC, YAYASAN, STAF AHLI

a. Untuk mengurus pekerjaan tertentu BPH membentuk departemen-departemen yang disahkan oleh Sinode.

b. Untuk suatu tugas khusus, BPH dapat membentuk suatu Komisi/Panitia Ad Hoc.

c. Untuk melengkapi pelayanan, BPH dapat mengangkat staf ahli dalam bidang tertentu.

d. Untuk mengembangkan serta mengelola asset umum dan usaha dana, BPL dapat mendirikan Yayasan.

e. Gereja lokal dapat mendirikan yayasan bila dianggap perlu.

 

9. DISIPLIN GEREJA

Dengan kuasa yang Tuhan karuniakan untuk membangun dan memelihara jemaatNya BPH menjalankan disiplin gereja terhadap pejabat-pejabat yang melanggar Doktrin dan AD/ART.

 

10. KEPEMILIKAN / ASSET GEREJA

a. Milik Umum GKKI

Semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dibeli dan dibiayai oleh BPH dan BP-MD atau dihibahkan dengan sah kepada BPH dan BP-MD GKKI, adalah milik umum GKKI yang dikelola oleh BPH dan BP-MD.

b. Milik Jemaat Setempat.

Semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dibeli dan dibiayai oleh jemaat setempat atau dihibahkan dengan sah kepada jemaat setempat adalah milik jemaat setempat yang dikelola oleh Gembala jemaat setempat.

c. Milik pejabat/gembala sidang GKKI

Semua barang bergerak dan tidak bergerak milik pejabat/gembala sidang GKKI yang berasal dari pembelian oleh pejabat/gembala sidang atau hasil pelayanan, pemberian atau hibah dengan sah kepada pejabat/gembala sidang, yang digunakan bagi pekerjaan pelayanan, adalah milik pejabat/gembala sidang GKKI.

 

11. KEUANGAN

Keuangan GKKI diatur dan ditetapkan masing-masing oleh BPH, BP-MD dan gembala sidang jemaat dalam terang Firman Tuhan.

 

12. PERUBAHAN

Perubahan Anggaran Dasar GKKI hanya dapat diadakan dalam forum Synode atas usulan sekurang-kurangnya 50% + 1 dari gembala sidang gereja lokal GKKI, dan disahkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta Synode .

 

13. TATA TERTIB GEREJA

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Gereja, akan diatur dalam Tata Tertib Gereja yang tidak boleh bertentangan dengan Tata gereja GKKI dan Firman Tuhan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

GKKI

(GEREJA KRISTEN KUDUS INDONESIA)

BAB I

JEMAAT

Pasal 1

PENGERTIAN JEMAAT

Jemaat adalah persekutuan orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus secara pribadi, dan menyembah Allah Bapa bersama-sama.

Pasal 2

TINGKATAN JEMAAT

1. Jemaat lokal ialah jemaat yang digembalakan oleh seorang pejabat dengan jumlah minimal 15 orang.

2. Jemaat cabang ialah jemaat yang berada di bawah pembinaan seorang gembala jemaat induk, yang digembalakan oleh seorang Pendeta/Pendeta Muda/Pendeta Pembantu.

3. Jemaat cabang yang telah mandiri, dapat menjadi jemaat lokal yang berdiri sendiri, dengan persetujuan dari gembala jemaat induk dan BP-MD, dan ditahbiskan oleh BP-MD.

4. Pos PI yang berada di bawah pembinaan seorang gembala sidang lokal, dilayani oleh seorang Pekerja/Penginjil/Pendeta Pembantu di bawah pembinaan BP-MD atau BPH dan dikoordinasikan dengan BP-MD.

Pasal 3

JEMAAT YANG  TIDAK MEMPUNYAI GEMBALA

1. Jemaat lokal yang karena suatu hal tidak mempunyai Gembala, maka BP-MD/BPH bersama majelis/pengurus jemaat yang bersangkutan – atas usulan jemaat lokal – akan mengupayakan adanya gembala pengganti.

2. Jika dalam waktu paling lama tiga bulan BP-MD/BPH bersama majelis jemaat tidak berhasil mendapatkan seorang gembala maka BP-MD/BPH akan menetapkan atau menunjuk seorang gembala sementara.

3. Apabila jemaat lokal digembalakan oleh gembala pengganti yang adalah seorang Pdm/Pdp maka pejabat tersebut berada di bawah binaan seorang pendeta lokal dari gereja yang ditetapkan sampai tiba saatnya pendeta tersebut menjadi jemaat lokal mandiri.

Pasal 4

PEMBUKAAN JEMAAT BARU

1. Seorang gembala jemaat wajib berusaha menggembalakan GKKI seluas-luasnya dengan membuka cabang-cabang jemaat dengan ketentuan bahwa ia harus memperhatikan dan bekerjasama dengan GKKI yang sudah ada lebih dahulu dan disetujui oleh BP-MD dari GKKI yang sudah ada dan dengan memperhatikan AD/ART GKKI.

2. Gembala jemaat harus melaporkan kepada BP-MD dan BPH tentang pembukaan suatu jemaat cabang atau Pos PI.

3. Pembukaan jemaat baru atau jemaat cabang tidak boleh menimbulkan masalah antar pejabat GKKI (jarak, lokasi, perpindahan jemaat). Bila terjadi masalah, maka BP-MD berhak untuk menertibkannya.

4. Pembentukan bakal jemaat dapat dimulai dengan kebaktian anak atau persekutuan doa (PD) sesuai dengan Firman Tuhan.

Pasal 5

PEMINDAHAN RUMAH IBADAT

Pemindahan rumah ibadat tidak boleh menimbulkan masalah dengan jemaat GKKI yang sudah ada, dengan memperhatikan Pasal 4.

 

Pasal 6

ANGGOTA JEMAAT

GKKI mempunyai tiga kelompok anggota jemaat yaitu:

1. Anggota tetap ialah mereka yang telah dibaptis secara selam sesuai dengan Doktrin GKKI dan terdaftar sebagai anggota tetap.

2. Anggota simpatisan ialah mereka yang datang beribadat di GKKI setempat tetapi belum terdaftar sebagai anggota tetap.

3. Anggota pemuda, remaja dan anak ialah mereka yang beribadat secara aktif di GKKI setempat dan terdaftar sebagai anggota tetap.

 

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Tiap anggota jemaat berhak mendapat pelayanan pastoral dari gembala jemaat.

2. Tiap anggota jemaat wajib beribadah dengan setia dengan membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan di jemaat dimana ia menjadi anggota (Bil. 18; 25-28, Mal. 3:8-10; 2 Kor 8;12; 1 Kor. 9; 6-11).

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAT LOKAL GKKI

1. Jemaat lokal GKKI berhak mendapat pembinaan dan pelatihan dari BP-MD/BPH serta hal-hal lainnya yang diperlukan oleh jemaat dalam rangka peningkatan hidup secara menyeluruh.

2. Jemaat GKKI wajib memberi persepuluhan dari seluruh persembahan jemaatnya setiap bulan dengan ketentuan kepada BP-MD 5% dan Majelis Pusat 5% untuk perkembangan GKKI di seluruh Indonesia.

 

Pasal 9

PERSEKUTUAN ANTAR GEREJA

1. Gembala Lokal harus memelihara persekutuan dan kerjasama yang baik dengan gembala jemaat GKKI lainnya dan wajib menghadiri sidang Majelis Daerah.

2. Demi kepentingan gereja Tuhan secara umum dan GKKI khususnya, gembala lokal GKKI harus memelihara persekutuan yang baik dengan semua organisasi gereja lainnya demi mewujudkan kesatuan tubuh Kristus, dengan tetap memperhatikan AD/ART dan Doktrin GKKI.

Pasal 10

PAPAN NAMA JEMAAT

Tiap gereja lokal GKKI berhak memasang papan nama GEREJA KRISTEN KUDUS INDONESIA. Bila dirasa perlu oleh gembala jemaat, dapat ditambah suatu nama khusus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi gereja setempat dan daerah atau kota pelayanan.

 

Pasal 11

LOGO

1. Setiap GKKI wajib memakai logo yang telah ditetapkan.

2. Setiap GKKI tidak boleh membuat logo lain sebagai tambahan.

3. Logo GKKI terdiri dari

a. Tanda Salib melambangkan Salib Yesus Kristus

b. Burung Merpati melambangkan Roh Kudus

c. Tangan melambangkan Berdoa.

BAB II

PEJABAT

Bagian A

U M U M

Pasal 12

PEJABAT GKKI

Pejabat GKKI adalah Pendeta (Pdt), Pendeta Muda (Pdm) dan Pendeta Pembantu  (Pdp).

 

Pasal 13

PERSYARATAN UNTUK MENJADI PEJABAT GKKI

1. Penuh dengan Roh Kudus sesuai dengan Firman Tuhan (Kis. 2:1-4; 8:14-17; 10:44-47; 19:1-7 dan Ef. 5:18).

2. Hidup kudus sesuai dengan Firman Tuhan (1 Tim.33;7; Tit. 1:7-9; Gal. 5:22-24 dan 1 Kor. 13: 1-13).

3. Mempunyai kehidupan pernikahan yang tidak bercela (Im 21:7; Mat. 5:31-32; 19:6-9; Luk. 16:18).

4. Mempunyai panggilan dan karunia Roh Kudus dalam suatu jabatan ( Ef. 4:11; Rom. 12:6-8; 1 kor. 12:29-30).

5. Mempunyai pengetahuan Alkitab yang cukup (Kol. 3:16; 1 Tim.3:2; 4:11).

6. Memahami dan mentaati Doktrin dan AD/ART GKKI.

7. Telah mengikuti pendidikan khusus yang diwajibkan seperti AMTP (Asian Ministerial Training Program), Sekolah Alkitab, Pemuridan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang diisyaratkan untuk jabatan tersebut di atas (kecuali untuk Diaken dan Pengerja).

Pasal 14

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

1. Pendeta Muda dilantik oleh Majelis Daerah atas usul gembala sidang lokal.

2. Pendeta Pembantu dilantik oleh Majelis Daerah atas usulan gembala sidang lokal.

3. Semua pejabat baru dari jemaat yang bergabung dilantik oleh BPH atas usul BP-MD.

4. Sesudah pelantikan, maka BPH akan memberikan SK pengangkatan dan kartu jabatan.

 

Pasal 15

T U G A S

1. Tiap pejabat GKKI wajib melaksanakan tugas yang telah diperintahkan Tuhan Yesus yaitu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, menjadikan mereka murid Kristus dan harus memelihara serta melaksanakan segala pengajaran-Nya.

2. Tiap pejabat yang memimpin jemaat mempunyai kebebasan untuk mengembangkan jemaatnya.

3. Tiap pejabat GKKI selain memimpin jemaat, dapat juga melaksanakan tugas khusus yang diberikan Tuhan kepadanya, antara lain melayani sebagai penginjil, mengajar atau menjadi pengurus/pejabat dari organisasi GKKI, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan.

4. Tiap Pendeta GKKI wajib membina Pendeta Muda, Pendeta Pembantu, penginjil, diaken dan pengerja, sehingga mereka dapat bertumbuh dalam anugerah Tuhan dalam meniti jenjang kependetaannya.

5. Tiap pejabat Pdm/Pdp/pengerja harus menghormati/mentaati otoritas kepemimpinan gembala sidang.

Pasal 16

KEWAJIBAN SEMUA PEJABAT

1. TERHADAP JEMAAT

a. Tiap pejabat harus melayani jemaat yang dipercayakan Tuhan kepadanya dengan penuh kasih dan pengorbanan (Kis. 20:20-27; 31-35)

b. Tiap pejabat wajib membangun iman, pengharapan dan kasih antar jemaat dan kepada Tuhan, supaya mereka dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus pada kedatangan-Nya yang kedua kali (Ef. 4:11-13; 1 Tes. 4: 14-17).

c. Tiap pejabat harus menumbuhkan dan mengembangkan jemaat serta cabang-cabang dan ranting-ranting (Pos PI)

d. Tiap pejabat harus setia memberi persepuluhan pada perbendaharaan jemaat setempat.

 

2. TERHADAP BP-MD

a. Wajib menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Majelis Daerah untuk mempererat persekutuan demi kemajuan bersama.

b. Tiap pejabat yang menggembalakan jemaat wajib memberi laporan perkembangan jemaat Tuhan kepada BP-MD setiap 6 (enam) bulan sekali dengan formulir yang telah ditetapkan.

 

3. TERHADAP BPH

a. Setiap pejabat yang menggembalakan jemaat wajib mengirim persepuluhan dari seluruh pendapatan sidang jemaatnya kepada BPH setiap bulan (Bil. 18: 25-28; Mal. 3:9-10) melalui BP-MD.

b. Tiap pejabat yang menggembalakan jemaat wajib memberi laporan perkembangan jemaat Tuhan kepada BPH setiap enam bulan dengan formulir laporan yang ditetapkan.

c. Tiap pejabat wajib memiliki kartu jabatan yang telah dikeluarkan BPH.

Pasal 17

JABATAN RANGKAP

1. Pejabat GKKI tidak boleh memangku jabatan kependetaan secara struktural maupun fungsional pada organisasi gereja lain.

2. Pejabat GKKI yang menggembalakan jemaat, tidak boleh mempunyai jabatan dalam bidang politik dalam periode penggembalaannya tersebut.

Pasal 18

BIAYA KEHIDUPAN

1. GKKI tidak mempunyai peraturan gaji untuk pejabatnya sebab semua pejabat melayani berdasarkan iman dan kasih, dan kehidupannya ditopang oleh berkat Tuhan sesuai dengan anugerahNya kepada masing-masing pejabat (1 Tim. 5:17-18;   Kor. 9: 9-14 dan Mal. 3:10)

2. Gembala lokal bersama pengerja dapat menetapkan biaya yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangganya dan juga untuk para pembantunya

3. Tiap jemaat wajib memberi jaminan purnalayanan kepada mantan gembalanya dan jandanya, yang oleh karena keadaan phisik dan psikhisnya tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya.

4. Jaminan purnalayanan ditetapkan oleh BP-MD bersama majelis jemaat setempat.

5. BPH sesuai dengan kemampuan yang ada memberikan santunan kepada gembala/janda purnalayanan tersebut.

Pasal 19

PELAYAN KEPENDETAAN

1. Penggembalaan

2. Pemberitaan, dan pengajaran Firman Tuhan

3. Doa

4. Mengatur pekabaran Injil

5. Sakramen baptisan air dan perjamuan Kudus

6. Pernikahan

7. Penyerahan anak

8. Pemakaman

9. Penyampaian  berkat Rasuli

10. Pentahbisan-pentahbisan

Pasal 20

PERPINDAHAN PEJABAT

1. Setiap perpindahan pejabat harus dilengkapi dengan surat rekomendasi dari BP-MD asal daerah pejabat yang bersangkutan dan melaporkan kepada BP-MD setempat tugasnya yang baru.

2. BP-MD daerah asal maupun BP-MD daerah tujuan pejabat wajib melaporkan surat rekomendasi tersebut kepada BPH.

Pasal 21

PENYELESAIAN PERSOALAN INTERNAL

1. Segala masalah atau persoalan internal haruslah diselesaikan secara musyawarah dan tidak boleh membawanya kepada hakim duniawi (1 Kor. 6: 1-8)

2. Bilamana suatu masalah tidak dapat diselesaikan oleh jemaat lokal maka hal itu harus diteruskan ke BP-MD, dan apabila BP-MD tidak bisa menyelesaikannya, maka masalah itu harus diteruskan ke BPH.

3. Keputusan BPH adalah sah dan berlaku bagi semua pihak.

 

Pasal 22

CALON PEJABAT

1. DIAKEN

a. Pengangkatan dan pembebas-tugasan Diaken adalah wewenang Gembala Jemaat.

b. Tugas Diaken adalah membantu gembala sidang dalam pengaturan dan pelayanan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan gereja lokal.

c. Untuk diangkat menjadi Diaken, maka harus memenuhi persyaratan yang tertulis dalam Kisah Rasul 6:3 dan 1 Tim. 3:8-13

d. Masa jabatan Diaken adalah dua tahun, apabila mereka menjalankan tugasnya dengan baik, maka mereka dapat diangkat kembali dan disahkan dihadapan jemaat.

e. Diaken yang setia dan berkarunia memimpin jemaat dapat dicalonkan oleh Gembala Jemaat menjadi Pendeta Pembantu, yang pada waktunya dapat diangkat menjadi Pendeta Muda dan kemudian menjadi Pendeta, menurut prosedur yang ditetapkan dalam AD/ART.

f. Diaken tidak diperkenankan mengadakan rapat-rapat tanpa persetujuan Gembala Sidang.

 

2. PENGERJA

a. Pengangkatan atau pembebas-tugasan Pengerja adalah wewenang Gembala Jemaat.

b. Tugas pengerja adalah membantu gembala dalam pelayanan jemaat dalam bidang tertentu sesuai dengan karunia Tuhan.

c. Untuk diangkat menjadi pengerja, mereka harus memenuhi persyaratan yang tertulis dalam Kis 6:3 dan 1 Tim. 3:8-13.

d. Pengerja yang setia, pada waktunya dapat dicalonkan oleh Gembala Jemaat menjadi Pendeta Pembantu, selanjutnya dapat diangkat menjadi Pendeta Muda dan/kemudian menjadi Pendeta menurut prosedur yang ditetapkan dalam AD/ART.

 

BAGIAN B

P E N D E T A

Pasal 23

JABATAN  PENDETA

Jabatan pendeta dilingkungan GKKI adalah seorang Hamba Tuhan, pria atau wanita yang mempunyai karunia Tuhan untuk:

1. Menggembalakan suatu Jemaat lokal.

2. Mendapat Panggilan yang jelas dari Tuhan

3. Menjabat sebagai wakil Gembala Jemaat besar

4. Menjalankan tugas penginjilan yang membawa berkat kepada jemaat-jemaat.

5. Menjalankan tugas pendidikan/pembinaan agama Kristen/kerohanian di jemaat, di sekolah-sekolah, di lembaga pendidikan theology serta lembaga pemerintahan secara tetap.

Pasal 24

SYARAT PENGANGKATAN PENDETA

1. Telah melayani sebagai Pendeta Muda sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan atau dalam hal tertentu berdasarkan pertimbangan BPH dapat dilaksanakan pentahbisan pendeta.

2. Lulus dari ujian kependetaan yang diselenggarakan oleh BPH.

3. Telah terbukti dalam kehidupan dan pelayanannya, bahwa ia seorang yang dipilih Tuhan dan mempunyai karunia untuk menggembalakan jemaat dengan baik.

4. Selalu membawa persepuluhan kepada gereja lokal.

5. Sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun.

 

Pasal 25

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PENDETA

1. Pendeta Pembina mengusulkan calonnya kepada Sidang MD

2. Sidang MD menilai calon dan memberi persetujuan, apabila para calon telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketetapan AD/ART GKKI.

3. Calon yang telah disetujui, disampaikan kepada BPH untuk diteliti.

4. Calon Pendeta yang telah  diteliti disahkan oleh BPH dan koordinasi dengan MD

 

Pasal 26

PELAYANAN PENDETA

Setiap Pendeta mempunyai hak dan kewajiban melakukan pelayanan kependetaan seperti tersebut dalam Bab II Bagian A Umum Pasal 19 AD/ART.

Pasal 27

MASA PELAYANAN PENDETA

1. Pendeta sebagai seorang hamba Tuhan yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri, dan masa pelayanannya adalah selama Tuhan berkenan dan dalam keadaan jasmani dan rohani yang sehat dapat melayani Tuhan.

2. Seorang Gembala Sidang sejak dini sudah harus mempersiapkan dan menunjuk calon penggantinya, bilamana:

a. Pindah ke kota lain.

b. Sakit yang berkepanjangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas

c. Meninggal dunia

Suami/istri atau anak dari gembala sidang yang berhalangan tetap tersebut dapat  melanjutkan tugas gembala sidang dimaksud dengan ketentuan mempunyai kemampuan dan dilakukan sesuai dengan prosedur pengangkatan sebagai gembala sidang yang berlaku di GKKI.

3. Seorang Pendeta yang melayani suatu jemaat, karena phisik dan atau psikhis sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya, mendapat jaminan purnalayanan dari jemaatnya, yaitu :

a. Tempat tinggal yang layak disesuaikan dengan pengabdian dan keuangan Gereja jemaat setempat.

b. Biaya hidup setiap bulan untuk anggota keluarga (termasuk istri dan anak yang belum menikah) disesuaikan dengan keuangan gereja.

4. Jemaat lokal diwajibkan melaksanakan hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat 3.

 

BAGIAN C

PENDETA MUDA

Pasal 28

JABATAN PENDETA MUDA

Pendeta Muda dalam GKKI adalah hamba Tuhan, pria atau wanita yang mempunyai karunia Tuhan untuk:

1. Menggembalakan suatu sidang jemaat

2. Melaksanakan tugas sebagai Staf Gembala Sidang.

3. Menjalankan Tugas yang membawa berkat kepada jemaat-jemaat Tuhan

4. Menjalankan tugas Pendidikan sekolah Alkitab dan Agama Kristen di Jemaat, di Sekolah, di Lembaga Pendidikan Theologi  dan di Lembaga Pemerintahan secara tetap.

Pasal 29

SYARAT PENGANGKATAN

1. Melayani sebagai Pendeta pembantu atau lulusan Perguruan Tinggi Theologi yang diakui oleh BPH dan telah melakukan penggembalaan serta telah terbukti setia dalam melayani/membantu pelayanan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

2. Lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh BP-MD.

3. Telah membuktikan dalam kehidupan dan pelayanannya, bahwa ia seorang yang dipilih Tuhan dan mempunyai karunia untuk menggembalakan jemaat dengan baik.

4. Memenuhi kewajiban-kewajiban  jemaatnya kepada BPH melalui BP-MD.

5. Sekurang-kurangnya berumur 23 (dua puluh tiga) tahun.

6. Telah mengikuti AMTP dan training serta pelatihan yang dilaksanakan BP-MD/PBH

 

Pasal 30

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

1. Pendeta Pembina mengusulkan pengangkatan calonnya  sebagai Pendeta Muda kepada sidang BP-MD.

2. Sidang BP-MD memberikan persetujuan, apabila para calon telah dinilai memenuhi persyaratan sesuai dengan AD/ART GKKI.

3. Daftar calon yang telah disetujui, diuji dalam Pengurus Majelis Daerah dan hasil ujiannya disampaikan kepada BPH. Penguji adalah pengurus BP-MD.

4. Pelantikan dilakukan oleh BP-MD dalam sidang BP-MD atau pada jemaat lokal.

5. BPH berhak membatalkan pengesahan/pelantikan apabila terdapat penyimpangan.

6. SK Pengangkatan dan Kartu jabatan Pendeta Muda diberikan oleh BPH setelah ia dilantik dalam Pengurus Majelis Daerah.

Pasal 31

PELAYANAN PENDETA MUDA

1. Pendeta Muda melayani di bawah pembinaan seorang Pendeta yang menggembalakan  jemaat.

2. Setiap Pendeta Muda mempunyai hak dan kewajiban melakukan pelayanan kependetaan seperti tersebut dalam Bab II Bagian Umum Pasal 9 AD/ART dan melaporkan kepada pendeta pembinanya.

3. Pendeta muda diharapkan membuka pelayanan Pos PI dalam pengawasan gembala lokal/MD.

4. Pendeta Muda yang menjadi Gembala Sidang, tetap disupervisi oleh seorang Pendeta Pembina.

 

 

BAGIAN D

PENDETA PEMBANTU

Pasal 32

JABATAN PENDETA PEMBANTU

Pendeta Pembantu dalam GKKI adalah seorang hamba Tuhan, pria atau wanita yang mempunyai karunia Tuhan untuk:

1. Menggembalakan suatu sidang jemaat/Pos PI dibawah pengawasan seorang Pendeta Pembina (Kis. 19:7).

2. Telah membuktikan diri dalam hal penundukan diri, ketaatan dan keteladanan kepada Pendeta Pembina di Gereja Induk.

3. Menjalankan tugas penginjilan yang membawa berkat kepada jemaat-jemaat Tuhan di gereja, di sekolah, di lembaga pendidikan theologi dan di lembaga pemerintahan.

Pasal 33

SYARAT PENGANGKATAN

 

1. Telah melayani sebagai Pengerja dalam pelayanan jemaat Tuhan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan mendapat penilaian baik dari Pendeta pembinanya.

2. Lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh BP-MD yang diakui oleh BPH diuji AD/ART dan Doktrin GKKI.

3. Telah membuktikan dalam kehidupan dan pelayanannya, bahwa ia seorang yang dipilih Tuhan dan telah terbukti buah pelayanannya.

4. Setia memberi persepuluhan kepada perbendaharaan jemaat setempat (gereja lokal).

5. Sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 34

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

1. Gembala Pembina mengusulkan pengangkatan calon  Pendeta pembantu kepada sidang Majelis Daerah.

2. Sidang Majelis Daerah memberikan persetujuan apabila para calon telah dinilai memenuhi persyaratan sesuai dengan AD/ART.

3. Pelantikan Pendeta Pembantu dilakukan oleh BP-MD dalam sidang Majelis Daerah.

4. Daftar calon yang telah dilantik disampaikan kepada BPH.

5. SK Pengangkatan dan Kartu jabatan Pendeta Pembantu diberikan oleh Majelis Pusat sesudah pelantikannya.

Pasal 35

PELAYANAN PENDETA PEMBANTU

1. Pendeta Pembantu melayani di bawah pembinaan seorang Pendeta yang menggembalakan jemaat induk/lokal.

2. Pendeta Pembantu mempunyai hak dan kewajiban melakukan pelayanan kependetaan seperti tersebut dalam Bab II Bagian  A Umum Pasal 19 AD/ART atas persetujuan Pendeta pembinanya.

BAB III

SIDANG SINODE

Pasal 36

SIDANG SINODE

Sidang Sinode adalah Lembaga Musyawarah Tertinggi di GKKI, yang mewakili seluruh jemaat GKKI.

Pasal 37

PERSIDANGAN SINODE

1. GKKI mempunyai dua persidangan Sinode yaitu:

a. Sidang Sinode adalah persidangan yang dihadiri oleh semua Pendeta GKKI (Pendeta penuh)

b. Sidang Raya Sinode adalah persidangan yang dihadiri oleh semua pejabat GKKI.

2. Persidangan Sinode mempunyai wewenang untuk:

a. Mengesahkan semua laporan pertanggung jawaban BPH dan keputusan BPH

b. Mengesahkan pokok-pokok program GKKI

c. Mengesahkan kebijaksanaan terhadap semua pejabat dan jemaatnya

d. Melaporkan penggabungan jemaat-jemaat dan pejabatnya

e. Mengesahkan perubahan Doktrin dan AD/ART

f. Melantik Pendeta yang lulus ujian dan Pendeta yang menggabungkan diri pada GKKI

g. Memilih dan melantik ketua umum BPH-GKKI

h. Mengesahkan staff BPH-GKKI dan mengesahkan pengurus Majelis Daerah.

Pasal 38

SIDANG RAYA SINODE

1. Untuk pengkaderan dan persekutuan, maka Sidang Sinode dapat diperluas menjadi Sidang Raya Sinode.

2. Sidang Raya Sinode diadakan 5 (lima) tahun sekali, sekaligus digabungkan dengan Sidang Sinode yang dihadiri oleh semua Pejabat GKKI.

3. Peninjau hanya dapat menghadiri Sidang Raya Sinode atas undangan BPH.

 

Pasal 39

PENYELENGGARA

1. Sidang Sinode diselenggarakan oleh BPH  5(lima) tahun sekali.

2. Dalam persidangan, Sidang Sinode selanjutnya dipimpin oleh Majelis Ketua yang terdiri dari 5 (lima) Pendeta yang dipilih dalam Sidang BPH sebelum Sidang Sinode.

3. Dalam keadaan darurat BPH dapat merubah ketentuan mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan Sidang Sinode.

4. Persiapan dan penyelenggaraan Sidang Sinode diatur oleh BPH.

5. Biaya Sidang Sinode ditanggung bersama semua jemaat GKKI menurut keadaan  keuangan masing-masing.

Pasal 40

PESERTA PERSIDANGAN

1. Semua pendeta dan calon pendeta yang akan dilantik, wajib menghadiri Sidang Sinode dan semua pejabat pada Sidang Raya Sinode.

2. Pendeta Penuh (Pdt) mempunyai hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.

3. Pendeta Muda mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.

4. Pendeta Pembantu tidak mempunyai hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.

5. Peninjau dan tamu hadir atas undangan BPH. Mereka tidak mempunyai hak bicara tetapi sebagai pendengar dan dapat mengikuti semua acara Sidang Sinode.

Pasal 41

QUORUM  DAN CARA MENGAMBIL KEPUTUSAN

1. Persidangan Sinode adalah sah, bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh jumlah Pendeta yang ada di GKKI.

2. Apabila quorum tidak tercapai, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun BPH harus mengundang Sidang Sinode ulangan yang dengan sendirinya adalah sah.

3. Keputusan Sidang Sinode diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, tetapi dalam keadaan tidak tercapai mufakat, maka suara terbanyak yang menentukan.

BAB IV

BADAN PEKERJA LENGKAP (BPL)

Pasal 42

SUSUNAN BADAN PEKERJA LENGKAP (BPL)

1. BPL adalah mandataris Sinode yang dalam tugas hariannya diwakili oleh Badan Pekerja Harian (BPH)

2. Anggota Badan Pekerja Lengkap (BPL) adalah BPH, BPR dan para Ketua MD.

3. Pimpinan BPL adalah Ketua Umum BPH.

4. Staf BPH dipilih oleh Ketua Umum,  dengan berpedoman pada AD/ART Bab IV Pasal 43.

5. Ketua Departemen, Ketua Yayasan adalah Anggota BPL.

6. Anggota BPL senior yang telah berjasa dan berpotensi dapat diangkat menjadi anggota Badan Pembina Rohani (BPR)

 

Pasal 43

PERSYARATAN ANGGOTA BPL

1. Mampu menampung aspirasi pejabat-pejabat di daerah dalam rangka pengembangan pelayanan.

2. Mempunyai daya kepemimpinan dan dikenal sebagai seorang Pendeta yang baik dan dinamis.

3. Loyal kepada GKKI, setia memberi persepuluhan jemaat yang digembalakannya dan tidak pernah terkena disiplin Gereja.

Pasal 44

MASA JABATAN

1. Masa jabatan anggota BPL adalah satu periode sampai kepada Sidang Sinode berikutnya.

2. Dalam Sidang Majelis Daerah terakhir anggota BPL dan BPH harus dipilih/ditetapkan ulang serta disahkan oleh Sidang Sinode.

 

Pasal 45

P E R S I D A N G A N

1. Rapat BPL  diundang dan diselenggarakan oleh BPH menurut keperluan, tetapi sekurang-kurangnya setahun sekali.

2. Rapat BPL pada awalnya dipimpin oleh BPH. Setelah pengesahan Tata Tertib dan Acara, maka sidang BPL selanjutnya dipimpin oleh Majelis Ketua yang terdiri dari 5 (lima) anggota BPL yang diajukan oleh BPS dan disahkan oleh Sidang BPL.

3. Rapat BPL sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota, termasuk mereka yang tidak hadir tetapi memberikan suaranya secara tertulis.

4. Keputusan BPL diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, tetapi dalam keadaan tidak tercapai mufakat, maka suara terbanyak yang menentukan.

Pasal 46

T U G A S

Sebagai Sinode, BPL menjalankan tugasnya sebagai berikut:

1. Melaksanakan keputusan-keputusan dan tugas-tugas yang diberikan oleh sinode dan menyelesaikan segala persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Daerah/BPH, dan masalah Nasional lainnya.

2. Segala masalah diselesaikan oleh Sidang BPL melalui suatu panitia Adhoc.

3. Menyampaikan suatu keputusan BPL kepada Sidang Sinode untuk disahkan termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja BPH-GKKI.

4. Dalam segala urusan dan tugasnya sehari-hari, ke dalam dan ke luar, BPL diwakili oleh BPH.

Pasal 47

KEWAJIBAN ANGGOTA BPL

1. Tiap anggota BPL wajib menghadiri Sidang BPL.

2. Apabila seorang anggota BPL tidak menghadiri Sidang BPL dua kali berturut-turut tanpa memberi alasan yang sah, maka keanggotaannya akan ditinjau kembali.

3. Seorang anggota BPL berasal dari Ketua MD, dan wajib bertindak sebagai penasehat dan Pembina demi perkembangan GKKI di daerah bersangkutan.

4. Apabila seorang anggota BPL tidak hidup layak (perihal moralnya) dan tidak memenuhi tugas kewajibannya maka yang bersangkutan akan terkena disiplin gereja dan keanggotaannya gugur dengan sendirinya.

Pasal 48

LOWONGAN  KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari BPL akan gugur dengan sendirinya dalam hal anggota BPL mengundurkan diri, mengalami gangguan kesehatan,  terkena disiplin gereja atau meninggal dunia,  dan yang bersangkutan diganti dengan calon yang baru, yang diusulkan oleh Majelis Daerah dan disetujui oleh BPH.

 

BAB V

BADAN PEKERJA HARIAN (BPH)

Pasal 49

PENGERTIAN DAN SUSUNAN

1. Badan Pekerja harian (BPH) adalah Pengurus Harian Pusat yang mewakili BPL dan Sinode

2. BPH mewakili BPL dan Sinode baik ke dalam maupun ke luar, terhadap Pemerintah dan semua organisasi lainnya di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 50

TEMPAT KEDUDUKAN

Tempat kedudukan BPH adalah di Ibukota Republik Indonesia, Jakarta.

Pasal 51

PERSYARATAN ANGGOTA BPH

1. Untuk jabatan Sekretaris Umum harus pejabat GKKI yang loyal dan teruji.

2. Untuk jabatan Wakil Sekretaris Umum harus pejabat GKKI yang loyal dan teruji.

3. Untuk jabatan Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum adalah pejabat GKKI atau non pejabat GKKI yang kompeten.

4. Mampu menampung aspirasi pejabat-pejabat didaerah dalam rangka pengembangan pelayanan.

5. Mempunyai daya kepemimpinan dan dikenal sebagai seorang pendeta dan non pendeta yang baik dan dinamis.

6. Loyal kepada GKKI, setia memberi persepuluhan jemaat yang digembalakannya dan tidak pernah terkena disiplin gereja.

Pasal 52

T U G A S  B P H

1. Menjalankan tugas harian untuk yang telah ditetapkan dan disahkan dalam Sidang Sinode.

2. Melaksanakan program untuk perkembangan GKKI diseluruh Indonesia.

3. Menyusun statistik perkembangan GKKI di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan pengurus MD sekali empat bulan.

4. Menetapkan dan membina ketua-ketua Departemen BPH/Yayasan yang melayani dan mengusahakan perkembangan GKKI melalui bidang masing-masing.

5. Membentuk Komisi-Komisi/Staf ahli, Panitia Adhoc, yang membantu meneliti dan memecahkan segala masalah yang dihadapi BPH.

6. Mengundang dan menyelenggarakan Sidang BPL.

7. Mengundang dan menyelenggarakan Sidang Sinode

8. Mempersiapkan laporan dan pertanggungjawaban kepada Sidang BPL dan Sidang Sinode.

9. Mengunjungi daerah-daerah untuk mengadakan kebaktian Kebangunan Rohani penataran-penataran dan mengarahkan  sidang Majelis Daerah.

10. Mengatur keuangan BPH dan melaksanakan program nasional GKKI sesuai dengan anggaran Pendapatan dan belanja yang sudah disahkan dalam Sidang Sinode.

11. Menginventarisir dan mengelola milik umum GKKI

12. Melaksanakan hubungan dengan lembaga-lembaga, baik didalam maupun di luar  negeri dan membicarakan hasil hubungan tersebut di dalam rapat BPH sebelum mengambil keputusan.

13. Memberi kartu jabatan kepada pejabat GKKI seluruh Indonesia yang masa berlakunya selama 5 (lima) tahun.

14. Membebas tugaskan atau menghentikan pelayan seorang Pejabat yang melanggar Doktrin dan AD/ART GKKI atas rekomendasi BP-MD.

15. Merehabilitasi/membina/memulihkan  pejabat yang terkena disiplin gereja yang bertobat dan mau kembali dalam pelayanan Tuhan atas rekomendasi BP-MD.

16. Menerima penggabungan jemaat baru dan Pejabatnya atas rekomendasi BP-MD.

17. Membela kepentingan jemaat-jemaat GKKI dalam arti seluas-luasnya.

 

Pasal 53

P E R S I D A N G A N

1. Rapat BPH  diadakan menurut keperluan, tetapi sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

2. Rapat BPH dipimpin oleh Ketua Umum, tetapi apabila ia berhalangan, harus menunjuk penggantinya.

3. Rapat BPH membahas dan mengambil keputusan tentang segala masalah yang dihadapinya.

4. Rapat BPH membahas pelaksanaan segala program yang telah ditetapkan.

5. Anggota BPH yang tidak hadir dalam rapat BPH tiga kali berturut-turut, tanpa alasan yang sah, maka keanggotaannya ditinjau kembali sebagai anggota BPL.

 

Pasal 54

P E R W A K I L A N  H U K U M

1. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili GKKI dalam setiap permasalahan hukum.

2. Untuk hal-hal prinsipil yang mengikat GKKI dengan pihak lain, diperlukan persetujuan BPL, yang harus disahkan dalam Sidang Sinode.

3. Untuk menjual atau melepaskan hak milik umum GKKI diperlukan persetujuan dari BPL, harus disahkan dalam Sidang Sinode.

 

Pasal 55

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM

1. Calon Ketua Umum dipilih oleh Sidang Sinode dari beberapa calon yang diajukan oleh Peserta Sidang melalui Panitia Pemilihan.

2. Calon-calon Ketua Umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu:

a. Pendeta yang mempunyai pengalaman penggembalaan Jemaat GKKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut.

b. Selama 10 (sepuluh) tahun tidak pernah meninggalkan GKKI.

c. Mempunyai karunia Roh Kudus sebagai pemimpin Gereja yang terbukti dalam pelayanannya (Rom. 12:8; 1 Kor. 12: 28).

d. Mempunyai sifat kebapaan, berwawasan nasional serta melayani dengan penuh kasih (1 Tes. 2:11-12).

e. Loyal kepada GKKI serta memberi persepuluhan Jemaat yang digembalakannya kepada BPH dan tidak pernah terkena disiplin gereja.

f. Memiliki masa tugas minimal satu periode di Pengurusan MD (Ketua, Sekretaris, Bendahara)

3. Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara bebas dan rahasia dalam Sidang Sinode.

Pasal 56

MASA JABATAN

1. Masa jabatan (Ketua Umum BPH) adalah dari satu Sidang Sinode sampai Sidang berikutnya (4 tahun)

2. Masa jabatan Ketua Umum BPH paling lama dua periode berturut-turut, dan tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan pada sidang raya berikutnya.

 

Pasal 57

LOWONGAN KEDUDUKAN KETUA UMUM

1. Apabila  Ketua Umum meletakkan jabatannya karena pengunduran diri, gangguan kesehatan, terkena disiplin gereja atau meninggal dunia, maka Ketua yang ditunjuk dalam sidang luar-biasa BPH akan menggantikannya sampai sidang BPL.

2. Dalam keadaan demikian, BPL akan memilih dan menetapkan seorang pengganti sampai kepada Sidang Sinode berikutnya.

3. Perubahan atau penggantian Ketua Umum ini harus dilaporkan kepada semua anggota sinode, jemaat lokal dan pejabat-pejabat lokal GKKI.

Pasal 58

PERUBAHAN STAFF BPH

1. Apabila anggota staf BPH tidak menunaikan tugasnya sebagaimana mestinya, maka Ketua Umum dapat memberhentikan dia dari jabatannya dengan persetujuan rapat BPH dan menetapkan penggantinya.

2. Apabila ada anggota staf BPH yang meletakkan jabatannya oleh karena pengunduran diri, gangguan kesehatan, terkena disiplin gereja, meninggal dunia atau gugur keanggotaannya maka BPH harus segera menetapkan penggantinya.

3. Perubahan staff BPH tersebut harus melaporkan kepada semua anggota sinode gereja lokal dan pejabat-pejabat GKKI.

4.

Pasal 59

PENJABARAN TUGAS STAF BPH

1. Dalam melaksanakan kebijaksanaan umum GKKI yang telah ditetapkan Sinode, BPH dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dibantu oleh:

a. Para Ketua

b. Para Sekretaris

c. Para Bendahara

2. Tugas Ketua Umum

a. Melaksanakan kebijakan umum bagi GKKI yang tidak boleh menyimpang dari Doktrin dan AD/ART GKKI.

b. Melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Sinode GKKI.

c. Bersama dengan Sekretaris Umum mewakili GKKI di dalam maupun di luar hukum.

d. Mengkoordinir, mengawasi dan membina pelayanan BPH dan Departemen-departemennya serta yayasan demi perkembangan dan kemajuan GKKI pada umumnya

e. Melayani semua Pejabat GKKI dengan kasih dan mempererat persekutuan dengan mereka sekalian.

f. Memimpin rapat-rapat BPH

g. Mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan sidang BPL.

h. Mempersiapkan dan mengatur Sidang Sinode.

i. Membela kepentingan umum GKKI dalam arti seluas-luasnya. Bersama BPH dalam mengambil kebijakan demi kemajuan GKKI.

j. Memberi pertanggung jawab atas tugas-tugas yang dilaksanakan : keuangan, perkembangan GKKI dan kendala-kendalanya pada saat rapat BPL & Sidang Raya.

 

BAB VI

DEPARTEMEN, KOMISI, PANITIA ADHOC

YAYASAN DAN STAFF AHLI

Pasal 60

PEMBENTUKAN DEPARTEMEN, KOMISI DAN PANITIA AD HOC,

YAYASAN DAN STAF AHLI

1. Untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh sinode, BPH membentuk Departemen-Departemen, Komisi, Panitia Adhoc, Yayasan dan Staff Ahli.

2. Departemen-departemen dibentuk oleh BPH menurut kebutuhan.

3. Komisi dan Panitia Adhoc dibentuk BPH menurut kebutuhan untuk melaksanakan suatu tugas yang telah ditetapkan.

4. Staf Ahli dibentuk BPH menurut kebutuhan untuk melaksanakan suatu tugas yang telah ditetapkan.

5. Yayasan didirikan oleh BPH untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah ditetapkan BPH (pembentukan Sekolah Misi, Rumah Sakit, Panti-panti dan lain-lain)

6. Membentuk departemen yang membawahi Badan Misi dan badan-badan lain yang berhubungan dengan aktifitas yang mendukung misi.

7. BPH untuk melaksanakan kegiatan dapat mendirikan badan-badan kegiatan sebagai pendukung strategi pelayanan.

Pasal 61

P I M P I N A N

1. Tiap Departemen, Komisi dan lain-lain dipimpin oleh seorang Ketua yang ditetapkan Ketua Umum setelah menerima pertimbangan dari BPH.

2. Ketua Departemen, Komisi, Panita Adhoc atau Staft Ahli, memilih dan menyusun anggota-anggota staffnya sendiri, kemudian melaporkan kepada BPH untuk disetujui.

3. Ketua Departemen Wanita, Departemen Bapak, Departemen Musik, Departemen Pujian dan Penyembahan, Departemen Doa, Departemen Pemuda dan Departemen Anak dipilih oleh Ketua BPH.

4. Staf Ahli terdiri dari para ahli, dan pimpinan oleh seorang ahli di bidang masing-masing ditetapkan oleh Ketua Umum.

5. Yayasan dipimpin oleh seorang Ketua dan badan Pengurus yang ditetapkan oleh Ketua umum BPH.

6. Apabila terjadi lowongan Ketua dalam suatu Departemen, Komisi panitia Adhoc Yayasan dan Staf Ahli, maka Ketua Umum harus segera menetapkan penggantinya.

 

Pasal 62

MASA JABATAN

1. Masa Jabatan dari Ketua Departemen,  dan Yayasan berlangsung dari satu Sinode kepada Sidang Sinode berikutnya.

2. Masa jabatan Komisi, Panitia Adhoc, Staf Ahli berlangsung sesuai dengan Penetapan BPH.

Pasal 63

TUGAS

1. Tiap Departemen, Komisi, Panitia Adhoc, Yayasan dan Staf Ahli bertugas untuk membantu BPH dalam pemikiran, penelitian dan pemecahan masalah dalam rangka melaksanakan program untuk perkembangan dan kemajuan GKKI di seluruh Indonesia.

2. Departemen pendidikan Theologia di lingkungan GKKI memuridkan, memelihara, mempertahankan dan mengawasi pengajaran GKKI.

3. Departemen PI dan misi mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan PI dan Misi di seluruh Indonesia dan dunia.

4. Departemen Wanita membina dan mengkoordinir wanita GKKI, untuk membantu melaksanakan tugas dan panggilannya sebagai kaum wanita yang bijak sesuai Firman Tuhan dalam pengembangan GKKI dan keluarga-keluarga di lingkungan GKKI

5. Departemen Pemuda dan Depertemen anak membina, mengkoordinir kegiatan “Pemuda dan Anak” agar mereka dipersiapkan menjadi generasi penerus yang berkualitas.

6. Departemen Pelayanan masyarakat membina dan mengembangkan pelayanan gereja terhadap masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya (Diakonia)

7. Departemen Informasi dan komunikasi mengolah “data informasi” rencana perkembangan dan pertumbuhan GKKI dan mempublikasikannya serta menjadi Litbang GKKI.

8. Departemen Bapak bertugas untuk mengkonsolidasikan kaum bapak.

9. Departemen Musik, Doa dan Pujian - Penyembahan, meningkatkan kualitas ibadah di lingkungan GKKI.

10. Tiap Departemen harus memberi laporan kegiatan secara periodkc pada BPH.

11. Yayasan mengelola asset GKKI dan melaksanakan tugas-tugas gereja yang tidak dapat dilaksanakan karena peraturan yang ada dan melaporkan kepada BPH.

Pasal 64

PERSYARATAN

1. Seorang Ketua Departemen, Komisi dan lain-lain harus seorang yang telah lahir baru dan memiliki komitmen, penundukan diri terhadap Doktrin dan AD/ART GKKI

2. Seorang Ketua Departemen, Komisi dan lain-lain harus seorang yang telah terbukti buah pelayanannya dan juga memiliki kemampuan/keahlian sesuai dengan bidangnya.

3. Seorang Ketua Departemen, Komisi dan lain-lain dapat juga dijabat oleh seorang anggota jemaat yang memiliki komitmen ketaatan serta penundukan diri terhadap Doktrin dan AD/ART dan juga memiliki kemampuan/keahlian serta panggilan sesuai dengan bidangnya dan harus mendapat rekomendasi dari gembala sidangnya.

4. Mengingat pentingnya dan mulianya tugas ini, maka calon yang sudah disetujui harus mendapat persetujuan/pengesahan dari pengurus MP.

BAB VII

MAJELIS DAERAH

Pasal 65

PEMBENTUKAN

1. Majelis Daerah dibentuk apabila dalam 1 atau 2 Propinsi terdapat sekurang-kurangnya lima pendeta yang masing-masing menggembalakan Jemaat local.

2. Majelis Daerah dapat juga dibentuk dalam Ibukota Propinsi atau Daerah-Daerah dimana terdapat lebih dari tiga puluh jemaat induk dengan pendetanya masing-masing, tetapi dalam hal ini harus mendapat persetujuan dari BPH.

3. Daerah Tingkat I Propinsi atau Ibukota Propinsi yang belum memiliki BP-MD, pembentukannya ditetapkan oleh BPH.

 

Pasal 66

ANGGOTA MAJELIS DAERAH

1. Yang menjadi anggota Majelis Daerah adalah semua Pejabat GKKI yang memiliki kartu Jabatan dari BPH.

2. Pendeta (Pdt) mempunyai hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.

3. Pendeta Muda (Pdm) mempunyai hak bicara, hak memilih dan tidak mempunyai hak dipilih.

4. Pendeta Pembantu (Pdp) mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.

5. Seorang Pejabat yang dua kali berturut-turut tidak menghadiri Sidang Majelis Daerah tanpa alasan yang jelas akan dikenakan disiplin Gereja.

6. Peninjau yang diundang MD, hanya dapat berbicara atas permintaan Pimpinan Sidang, tetapi mereka boleh mengikuti semua acara Sidang Majelis Daerah .

Pasal 67

TUGAS  MAJELIS DAERAH

1. Membantu BPH dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Sinode untuk kepentingan daerah dan menyelesaikan segala persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh jemaat setempat.

2. Semua masalah diselesaikan melalui suatu Panitia Adhoc dan keputusannya dilaporkan kepada Sidang Majelis Daerah.

3. Mempererat persekutuan dengan Pejabat-pejabat sewilayah melalui pelayanan doa, Firman, dan dilakukan dengan kekeluargaan.

4. Dengan bantuan BPH mengadakan penataran-penataran demi meningkatkan pelayanan dan kemajuan Pejabat-pejabat di daerah.

5. Semua biaya Sidang Majelis Daerah ditanggung oleh Jemaat-jemaat di daerah  yang bersangkutan, tetapi dapat dibantu oleh BPH sesuai dengan Anggaran Belanja yang sudah disahkan oleh Sinode.

6. Menguji, dan melantik pejabat baru (Pdm dan Pdp)

7. Mengesahkan Laporan dan statistik daerah tentang jumlah gereja/rumah ibadah, pejabat dan anggota jemaat untuk dilaporkan kepada BPH dan Pemerintah.

8. Mencalonkan anggota BPL dari daerahnya kepada PBH

9. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh BPH.

10. Tiga bulan sebelum Sidang Sinode, MD harus mengadakan Sidang Majelis Daerah untuk pemilihan Ketua MD yang baru dan mempersiapkan laporan buat laporan Sinode.

11. Majelis Daerah melaksanakan suatu tugas tertentu yang dibentuk oleh BPH.

12. Apabila Ketua MD tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga merugikan persekutuan GKKI, maka BPH berhak mengganti Ketua MD, kemudian menunjuk seorang koordinator atas persetujuan BPL dan selanjutnya BPH mengadakan Sidang Majelis Daerah untuk memilih Ketua MD masa bakti berikutnya.

Pasal 68

PENGURUS MAJELIS DAERAH

1. Pengurus BP-MD dibentuk oleh Ketua MD terpilih untuk mewakili ke dalam dan keluar.

2. Ketua MD dipilih dalam Sidang Majelis Daerah dengan persyaratan;

a. Pernah melayani sebagai pejabat yang menggembalakan jemaat GKKI sekurang-kurangnya lima tahun lamanya.

b. Mempunyai karunia Roh  Kudus sebagai pemimpin gereja yang terbukti dalam pelayanannya (Roma 12:8; 1 Kor. 12:28)

c. Mempunyai sifat kebapaan yang melayani dengan penuh kasih (1 Tes : 22:11-12).

d. Tidak pernah terkena disiplin gereja.

e. Ketua MD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh Panitia Nominasi Panitia Nominasi terdiri dari unsur-unsur BPH dan MD.

3. Ketua MD dipilih secara demoktratis, bebas dan rahasia. Selanjutnya ketua memilih stafnya sendiri yang terdiri dari minimum dua orang yaitu seorang sekretaris dan seorang bendahara bekerjasama dengan Panitia Nominasi.

4. BP-MD terdiri dari seorang sekretaris, bendahara dan ketua-ketua departemen berbagai pelayanan mengacu pada pada struktur BPH, kemudian dilaporkan kepada BPH. Anggota BPL otomatis menjadi penasehat staf MD.

5. Pengurus Majelis Daerah mewakili BPH di wilayah dan melaksanakan segala keputusan Sinode, BPL dan Majelis Daerah.

6. Pengurus Majelis Daerah meneliti dan memecahkan tiap-tiap masalah sesuai dengan Firman Tuhan dan AD/ART GKKI.

7. Pengurus Majelis Daerah membela dan membina jemaat-jemaat daerah demi perkembangan dan kemajuan melalui bidang-bidang pelayanan sesuai dengan struktur BPH.

8. Pengurus Majelis Daerah menyusun program pelayanan jangka pendek dan jangka panjang yang harus dilaporkan pada BPH.

9. Pengurus Majelis Daerah menyusun program dan stastistik perkembangan  wilayah untuk BPH, BPL. Sinode dan Pemerintah (Bimas Kristen Protestan sesuai dengan daerah masing-masing).

10. Pengurus Majelis Daerah mengadakan rapat staff sesuai dengan kebutuhan tetapi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

11. Susunan BP-MD harus dilaporkan pada BPH selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah pemilihan Ketua MD.

 

Pasal 69

P E R S I D A N G A N

1. Majelis Daerah mengadakan Sidang Majelis Daerah 6 (enam) bulan sekali, pengecualian harus mendapat persetujuan BPH.

2. Pengurus Majelis Daerah mengundang semua Pejabat dalam wilayahnya untuk menghadiri Sidang Majelis Daerah.

3. Pengurus Majelis Daerah diwajibkan mengundang BPH untuk menghadiri Sidang Majelis Daerah.

4. Pengurus Majelis Daerah menerima semua masukan (usulan, masalah, permohonan) dan Pejabat-pejabat Sidang Majelis Daerah).

5. Seorang Pejabat yang dua kali berturut-turut tidak menghadiri Sidang Majelis Daerah tanpa alasan yang jelas akan dikenakan disiplin oleh BP-MD.

6. Rapat Sidang Majelis Daerah dipimpin oleh Ketua MD.

7. Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Sidang Sinode, Sidang Majelis Daerah harus diadakan untuk memilih Ketua Majelis Daerah yang baru dan ketua MD yang terpilih melengkapi kepengurusan pada saat itu juga.

8. Dalam Sidang Majelis Daerah harus ada acara penataran yang membangun dan memajukan pelayanan Pejabat-pejabat daerah.

9. Semua keputusan Sidang Majelis Daerah sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota yang memiliki hak suara, termasuk mereka yang tidak hadir tanpa memberi suara secara tertulis.

10. Hasil-hasil persidangan Majelis Daerah dilaporkan kepada BPH.

11. Dalam  hal BP-MD tidak mengadakan Sidang Majelis Daerah, maka demi kepentingan umum GKKI di daerah itu, BPH akan mengundang dan memimpin Sidang Majelis Daerah tersebut.

Pasal 70

MASA JABATAN

1. Masa jabatan BP-MD adalah dari satu sidang Sinode sampai kepada Sidang Sinode berikutnya.

2. Masa jabatan BP-MD paling lama dua periode berturut-turut

Pasal 71

LOWONGAN

1. Apabila Ketua MD meletakkan jabatannya karena pengundurun diri, gangguan kesehatan, terkena disiplin gereja atau meninggal dunia, maka BPH akan mengangkat seorang ketua melalui persetujuan Majelis Daerah untuk menggantikannya sampai sidang Sinode berikutnya.

2. Apabila seorang anggota staf MD tidak menunaikan tugasnya sebagaimana mestinya, ketua MD dapat menggantikan dengan pejabat lain dan kemudian melaporkan kepada BPH.

BAB VIII

PENGGABUNGAN

Pasal 72

PENERIMAAN PENGGABUNGAN

1. Tiap hamba Tuhan beserta sidang jemaatnya dapat bergabung dengan GKKI, jika memenuhi persyaratan-persyaratan:

a. mengajukan permohonan tertulis kepada BP-MD dan kemudian BP-MD menerbitkan rekomendasi berdasarkan hasil peninjauan dan penilaian BPH terhadap jemaat tersebut.

b. Menyatakan secara tertulis bahwa ia menerima dan mau mentaati doktrin dan AD/ART GKKI serta bersedia diuji BPH.

c. Menyerahkan bukti tertulis bahwa ia telah mengundurkan diri dari organisasi gereja asal.

d. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

2. Setelah semua persyaratan ini dipenuhi, maka BPH memberi Surat Keputusan Penggabungan melalui MD.

3. Tiap pendeta yang bergabung disahkan oleh keputusan BPH, dilantik pada Sidang Sinode, sedangkan Pdm, Pdp dilantik pada Sidang Majelis Daerah dan disahkan di Sinode.

4. Seorang hamba Tuhan tanpa jemaat dapat bergabung dengan jemaat GKKI, jika mempunyai kesaksian hidup yang baik dan membuktikan  bahwa ia mempunyai karunia Roh Kudus untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam bidang tertentu dengan syarat:

a. Harus menyatakan secara tertulis bahwa ia menerima dan mau mentaati Doktrin dan AD/ART GKKI, menyatakan secara tertulis bahwa ia telah mengundurkan diri dari organisasi gereja yang lain dan mengajukan permohonan penggabungan secara tertulis kepada gembala sidang setempat.

b. Sesudah persyaratan ini dipenuhi, ia mendapat surat tugas dari pendeta/gembala setempat.

c. Tiap hamba Tuhan yang telah diterima oleh jemaat dapat mencalonkan menjadi Pejabat GKKI, sesudah ia memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam AD/ART GKKI.

d. Tiap penggabungan harus dilaporkan kepada MD & BPH.

BAB IX

DISIPLIN GEREJA

Pasal 73

DASAR DISIPLIN GEREJA

Demi kemajuan dan kemurnian pelayanaan yang dipercayakan Tuhan, maka GKKI menjalankan disiplin gereja berdasarkan:

1. Firman Tuhan

2. Doktrin GKKI AD/ART GKKI yang disahkan dalam sidang Sinode.

3. Berdasarkan kasih Kristus dengan tujuan pemulihan hidup rohani pejabat GKKI yang bersangkutan.

 

Pasal 74

JENIS PELANGGARAN

1. Tiap Pejabat GKKI (Pendeta, Pendeta Muda, Pendeta Pembantu) yang melanggar Firman Tuhan, Doktrin dan AD/ART GKKI dikenakan disiplin gereja (Mat. 18: 15-18; 1 Kor.5:15; Roma 16:17-18).

2. Bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain: berzinah, melakukan tindak pidana, mengajarkan ajaran palsu, mengadakan perpecahan, penyembahan berhala, mengajarkan ajaran setan (okultisme, spiritualisme, hipnotisme) (2 Tim 4:2; Gal 5:19-21).

3. Menganut ajaran yang bertentangan dengan Firman Tuhan dan Doktrin GKKI dan ajaran yang merusak iman Kristen yang kudus.

4. Tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai Gembala jemaat, seperti persembahan persepuluhan, kewajiban menghadiri sidang dll.

 

Pasal 75

JENIS DISIPLIN DAN PROSEDUR

1. Nasehat/peringatan/teguran.

2. Pemutusan persekutuan/tidak mendapat undangan Sidang MD, BPL, Sinode.

3. Pembebasan tugas (Skorsing untuk waktu tertentu).

4. Pemecatan sementara secara tertulis.

5. Pemecatan secara tetap, dikeluarkan dari GKKI secara tertulis yang diumumkan kepada seluruh GKKI.

Pasal 76

PROSEDUR PELAKSANAAN

1. BP-MD menasehati/memperingati/menegor dengan lembut supaya pejabat yang bersangkutan sadar dan bertobat.

2. Apabila ia tidak mau menerima nasehat/peringatan/tegoran dari BP-MD, maka kepadanya dijatuhkan disiplin Pasal 75 ayat 2.

3. Apabila ia belum sadar dan tidak bertobat, maka BPH menjalankan disiplin gereja berdasarkan Pasal 75 ayat 3 atau Pasal 75 ayat 4.

4. Jemaat dan pelayanan yang dilayani oleh pejabat yang terkena disiplin akan diatur oleh BPH, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada BP-MD.

5. BPH menerbitkan surat keputusan penjatuhan sanksi atas penetapan BP-MD.

Pasal 77

REHABILITASI

Apabila Pejabat yang terkena disiplin gereja kemudian sesudah beberapa waktu sadar dan bertobat, maka ia dapat direhabilitasi kembali, jika ia memenuhi persyaratan yang ditetapkan:

1. Sungguh-sungguh sudah bertobat dan mengeluarkan buah pertobatan yang dapat disaksikan oleh jemaat.

2. Mendapat rekomendasi dari BP-MD

3. Mentaati semua keputusan BPH

BAB X

KEUANGAN

Pasal 78

KEUANGAN BPH

1. Keuangan BPH sebagai Pengurus Pusat GKKI berasal dari persepuluhan semua jemaat-jemaat di seluruh Indonesia.

2. Persembahan dari semua simpatisan-simpatisan GKKI di seluruh Indonesia.

3. Persembahan dari dalam dan luar negeri yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan tidak mengikat.

4. Semua sumber dana baik dari dalam dan luar negeri yang dinyatakan dalam ayat 1 s/d 3 harus masuk ke dalam account gereja melalui Bendahara Umum dan apabila perlu di Audit secara berkala oleh Accountant Public yang Terdaftar dan Independent.

5. Hasil usaha yang dilakukan oleh BPH.

Pasal 79

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BPH

1. BPH menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk program nasional GKKI disahkan oleh BPL.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah disahkan dalam BPL dan Sinode dilaksanakan oleh BPH, dan dipertanggungjawabkan kepada BPL/Sinode.

3. Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja GKKI, berlaku untuk satu periode Sinode.

 

Pasal 80

KEUANGAN BP-MD

1. Keuangan BP-MD diperoleh secara rutin dari persepuluhan jemaat-jemaat lokal setiap bulan.

2. Sumbangan simpatisan

3. Hasil usaha yang dilakukan oleh BP-MD.

Pasal 81

KEUANGAN JEMAAT

Keuangan jemaat diatur oleh gembala sidang bersama dengan pengurus jemaat/majelis gereja lokal.

Pasal 82

PENGGUNAAN KEUANGAN

1. Keuangan BPH untuk membiayai pelaksanaan program nasional GKKI.

2. Keuangan BP-MD untuk membiayai pelaksanaan program yang ada di wilayahnya

3. Keuangan jemaat untuk membiayai pelaksanaan program gereja lokal.

4. Dalam pelaksanaan penggunakan keuangan, masing-masing wajib membuat administrasi yang dapat dipertanggunjawabkan baik kepada organisasi maupun kepada Tuhan.

BAB XI

SAKRAMEN

Pasal 83

PELAYANAN SAKRAMEN

  1. Pelayanan sakramen dilaksanakan oleh pejabat GKKI
  2. Jika dalam suatu daerah pelayanan GKKI tidak ada pejabat GKKI, maka penginjil atau tua-tua setempat dapat diberi wewenang untuk menjalankan tugas tersebut.

Pasal 84

BAPTISAN KUDUS

Baptisan Kudus dilaksanakan dengan “Selam” berdasarkan Firman Tuhan dalam nama Allah Bapa, TUHAN Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus.

1. GKKI melaksanakan baptisan selam bagi orang yang sudah bertobat dan memberi diri di baptis dengan menekankan pengertian atau makna baptisan

2. Tidak diadakan baptisan bagi anak-anak, akan tetapi diadakan “ Penyerahan Anak”

3. Terhadap mereka yang telah diserahkan/dipersembahkan pada masa kanak-kanak, dilaksanakan baptisan setelah yang bersangkutan sadar akan dosanya, bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.

4. Kepada setiap anak yang diserahkan diberikan “Surat Penyerahan Anak” dan kepada setiap anggota yang dibaptis diberikan “Surat Baptisan”

Pasal 85

PERJAMUAN KUDUS

1. Perjamuan Kudus dilaksanakan berdasarkan Firman Tuhan dengan menggunakan roti dan anggur.

2. Perjamuan Kudus diselenggarakan bagi anggota GKKI dan tamu yang sudah lahir baru.

3. Perjamuan Kudus menggunakaan satu cawan atau lebih dengan mengutamakan makna Perjamuan Kudus.

BAB XII

PELAYANAN PERNIKAHAN

Pasal 86

PELAYANAN PERNIKAHAN

1. Pernikahan adalah kehendak Tuhan untuk manusia baik laki-laki maupun bagi perempuan. Oleh karena itu GKKI menerima pernikahan sesuai dengan Firman Tuhan yaitu pernikahan monogami antara laki-laki dan seorang perempuan, yang dilakukan dengan cara :

a. Diadakan masa penggembalaan (konseling Pernikahan/Pranikah) minimal 3 (tiga) bulan. Dalam keadaan yang khusus gembala sidang dapat menetapkan waktu selain 3 (tiga) bulan tersebut.

b. Rencana pernikahan diumumkan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali, masing-masing 1 (satu) kali sebulan secara berturut-turut, yang dimumkan dalam warta jemaat dan/atau secara lisan sebelum pernikahan.

c. GKKI dapat melaksanakan pemberkatan nikah meskipun salah seorang calon pengantin berasal dari jemaat gereja GKKI yang lainnya bila ada surat pengantar dari gereja yang bersangkutan dan setelah melalui proses penggembalaan selama 2 (dua) bulan. Bila mempelai tidak berasal dari gereja yang sealiran dengan GKKI, maka yang bersangkutan harus belajar lagi tentang doktrin dan baptisan.

Pelayanan pernikahan dilayani dalam ibadah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Kepada mempelai yang pernikahannya dilayani oleh GKKI diberikan Surat Pemberkatan Nikah.

GKKI dapat melaksanakan Peneguhan Nikah bagi mereka yang telah menikah di luar pernikahan Kristen, setelah digembalakan terlebih dahulu.

BAB XIII

PELAYANAN KEMATIAN

Pasal 87

PELAYANAN KEMATIAN

Bagi anggota jemaat GKKI yang meninggal dunia diadakan ibadah pemakaman secara Kristen sebagai kesaksian bagi masyarakat dan penghiburan  bagi keluarga. Ibadah tersebut dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Imam Kristen.

GKKI dapat melaksanakan ibadah pemakaman bagi yang bukan anggota jemaat GKKI atas permintaan keluarga.

BAB XIV

PERUBAHAN AD/ART

Pasal 88

P E R U B A H A N

1. Usul perubahan AD/ART GKKI harus didukung oleh sekurang-kurangnya 50%+ 1 pendeta GKKI dan disampaikan secara tertulis kepada BPH.

2. BPH akan meneliti dan menilai, serta meneruskan kepada BPL untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.

3. Usul tersebut dapat diterima sebagai usul perubahan, bila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota BPL yang hadir.

4. Perubahan AD/ART GKKI harus disahkan oleh Sidang Sinode.

BAB XV

P E N U T U P

Pasal 89

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

1. Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART GKKI ini, akan diatur dan ditetapkan oleh BPH dengan cara-cara yang diatur dalam AD/ART GKKI.

2. AD/ART GKKI yang telah disempurnakan ini telah ditetapkan oleh BPL dan disahkan oleh Sidang Sinode di Bali, 07 April 2010.

 

Ditetapkan dan di sahkan di Bali

Tanggal 08 April 2010

Pdt Johannes Tarigan, SSi, MA

(Ketua Umum)